"Kunjungi Situs IKADA BANDUNG DI www.ikada-bdg.cjb.net"

Monday, June 27, 2005

GERAKAN PELAKSANAAN SYARI`AT ISLAM
DI CIANJUR JAWA BARAT*
Jaih Mubarok**

Masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami:
Cianjur Tatar Santri; Islam Bersemi di Tatar Santri


A. Pendahuluan
Hukum Islam dalam dimensi qânûn tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum keluarga maupun dalam hukum perdata lainnya. Ia dapat dilihat dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.[1] Di samping itu, terdapat pula PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,[2] dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[3] Sedangkan salah satu produk hukum yang dibentuk pascaorde baru adalah UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang antara lain berisi kewenangan daerah Aceh untuk memberlakukan Syari`at Islam.[4]

B. Kondisi Umum Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 26 kecamatan, 335 desa, dan 6 kelurahan.Di sebelah utara, Cianjur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta; di sebelah barat, ia berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi; di sebelah selatan, ia berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan di sebelah timur, ia berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut.
Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur (berdasarkan sensus 2000) berjumlah 1.931.840 jiwa (jumlah laki-laki adalah 982.164 jiwa dan jumlah perempuan adalah 949.676 jiwa; berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan); laju pertumbuhan penduduknya adalah 2,23%.
Mayoritas penduduk Cianjur memeluk agama Islam (1.893.203 jiwa atau 98%) dan nonmuslim mencapai 2% dengan rincian sebagai berikut: (1) Kristen berjumlah 32.841 jiwa (1,7%); dan (2) Budha dan Hindu berjumlah 5.796 jiwa (0,3%).[5]
Sarana pendidikan keagamaan di Cianjur adalah 4.462 masjid jami, 13.850 mushala (langgar), dan 663 pondok pesantren. Di samping itu, di Cianjur juga terdapat 1.668 Taman Pendidikan Alquran (TPA), 473 Taman Kanak-kanak Alquran (TKA), 59 Raudhatul Athfal (RA), dan 4.099 Majlis Ta`lim. Sumberdaya manusia pengembang agama di Cianjur adalah ulama (4.169 orang), 4.046 da`i, 9.965 khatib jum`ah, dan 510 Penyuluh Penerangan Agama Islam.[6]

C. Teori Pelaksanaan Syari`at Islam
Gagasan Abd al-Wahhab Khalaf dan Fathi Usman mengenai sumber kekuasaan menarik untuk dibahas. Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibedakan menjadi tiga: legislatif (al-sulthat al-tasyrî`iyyat, kekuasan pembentukan undang-undang), yudikatif (al-sulthat al-qadhâ’iyyat, kekuasan badan peradilan), dan eksekutif (al-sulthat al-tanfîdziyyat, kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang). Selanjutnya Khallaf menjelaskan bahwa kahlifah memegang tiga kekuasaan ini. Ia berhak membuat UU, melaksanakan UU, dan dapat bertindak sebagai hakim (qâdhi). Dalam pelaksanaannya, wewenang-wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti; keewenagan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim; dan kewenangan eksekutif ditangani oleh khalifah, para sultan, dan perangkat pemerintah di bawahnya.[7]
Fathi Utsman menjelaskan bahwa kekuasaan pemebentukan hukum dan undang-undang dalam negara Islam (legislatif) berada di tangan para mujtahid dan Ahl al-Halli wa al-`Aqdi; kekuasan peradilan (yudikatif) berada di tangan para hakim; dan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan khalifah dan para pemimpin di bawahnya.[8] Lebih penting dari itu, Khallaf menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah konstitusional, bukan tirani.[9]
Teori ini diperkuat oleh informasi yang dibuat oleh Satria Effendi M. Zein (alm.). Dalam salah satu tulisannya, Satria Effendi M. Zein menjelaskan bahwa dalam konstitusi Kerajaan Saudi Arabia dinyatakan bahwa kerajaan berdasarkan Islam dan berpedoman pada syari`at Islam dan madzhab yang dipilih menjadi madzhab negara adalah Hanbali. Di samping itu, Satria juga menginformasikan tentang al-sulthat al-qadhâ’iyyat yang dijalankan di Kerajaan Arab saudi.[10]
Di Indonesia dikenal beberapa teori mengenai penegakkan dan pelaksanaan syari`at Islam, yaitu teori penerimaan autoritas hukum,[11] teori receptie in complexu,[12] teori resepsi,[13] teori resepsi exit,[14] dan teori receptio a contrario.[15] Akan tetapi, teori-teori tersebut belum dihubungkan dengan negara sebagai dijelaskan oleh Satria Effendi M. Zein. Padahal, gagasan penerapan syari`at Islam bukanlah sekedar teori-normatif, tetapi teori empiris.[16] Oleh karena itu, gagasan Kartosoewirjo tentang pembentukan hukum dapat dilihat dalam Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, menjadi signifikan.[17] Dalam Kanun Azazy tersebut Kartosoewirjo telah menjamin berlakunya syari`at Islam, pembentukan Majlis Syura (Parlemen) dan Dewan Syura yang merupakan wakil yang dipilih oleh rakyat yang bertugas menetapkan Kanun Azazy dan Garis-garis besar Haluan Negara, dan menyusun undang-undang (al-qânûn), Dewan Fatwa, Dewan Imamah, dan Kehakiman (yudikatif).[18]
Dari uraian tentang pembidangan kekuasaan negara yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dan Fathi Utsman, penjelasan yang dituturkan oleh Satria Effendi M. Zein, dan gagasan Kartosoewirjo yang tertuang dalam Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, kiranya dapat dikatakan bahwa teori pemberlakuan hukum Islam dapat disusun sebagai berikut: pertama, konstitutusi negara yang dianut memungkin diberlakukannya syari`at Islam; kedua, pembentukan fikih dan fatwa yang dihasilkan melalui ijtihad (personal) menjadi undang-undang (al-qânûn); ketiga, untuk melaksanakan al-qânûn perlu dibentuk lembaga peradilan yang di dalamnya terdapat para hakim. Keterpaduan antara konstitusi, undang-undang, dan pelaksana undang-undang (terutama qâdhi) merupakan syarat terbentuknya pelaksanaan dan penegakkan syari`at Islam.[19]
Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menyatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila: pertama, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (dode regel); kedua, berlaku secara soiologis (hukum dapat dipksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat [teori pengakuan]). Apabila berlaku hanya secara sosiologis (dalam teori kekuasaan), hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (ius constituendum).[20]
Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup seorang muslim adalah mendapatkan ridha Allah. Simbol pencapaian cita-cita tersebut adalah surga (kebahagiaan); dan simbol penyimpangan atas cita-cita tersebut adalah kesengsaraan (neraka). Ajaran yang berkenaan dengan cita-cita ini disebut iman (tawhîd). Menurut ahli ilmu kalam, iman itu terdiri atas pengakuan (iqrâr) akan keesaan Allah dengan berbagai akibat dan medianya; dibenarkan dengan hati (tashdîq), dan perintah-cegahan Allah dan rasul-Nya ditaati dengan sebaik-baiknya (`amal bi al-jawârih).[21]
Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai dengan jalan taat (menjalankan perintah-Nya dan menjauhi cegahan-Nya). Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran terhadap perintah dan cegahan Allah merupakan deviasi dari cita-cita filosofis umat Islam. Cita-cita mulia itu mesti dibuktikan dalam bentuk nyata, empiris-sosiologis.
Pencapaian cita-cita mulia berdasarkan ajaran agama yang dinilai suci, di samping mendapat dukungan sosiologis-kultural, juga dapat dimasukkan pada wilayah politik hukum yang pada akhirnya memerlukan proses penguatan secara politik. Proses ini disebut taqnîn, yaitu suatu proses yang melibatkan wilayah politik untuk memberlakukan dan mempertahankan kaidah untuk mencapai cita-cita secara bersama-sama.
Teori kedua (setelah teori hukum hidup) adalah teori penegakan hukum; sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi: pertama, materi hukum (fikih, fatwa, dan qanun); kedua, aparat penegak hukum (hakim, panitera, jurusita, P3N, dan lebai); dan ketiga, kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan syari`at Islam di Cianjur dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.

D. Otonomi Daerah dan Aspirasi Pelaksanaan Syari`at Islam di Cianjur
Bangsa Indonesia pada umumnya menyadari bahwa salah satu sebab terjadinya krisis bangsa adalah kooptasi kekuasaan daerah oleh pusat sehingga konsentrasi bangsa pada awal pemerintahan Habibi dan juga dilanjutkan pada zaman Abdurrahman Wahid adalah otonomi daerah.[22] Oleh karena itu, terbentuklah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Keuangan Daerah, PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu, dan PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.[23]
Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 7 (1) dikatakan bahwa kewenangan daerah meliputi seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud dalam ayat tersebut dijelaskan dalam ayat (2) pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
Berkenaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah itu, di beberapa wilayah Nusantara, muncul tuntutan yang lebih besar terhadap Otonomi Daerah. Salah satu tuntutan masyarakat yang gaungnya sangat besar adalah tuntutan tentang pelaksanaan Syari’at Islam. Husaini menjelaskan bahwa reformasi dimanpaatkan oleh berbagai kalangan kaum Muslimin Indonesia untuk menggelorakan penerapan Syari'at Islam di Indonesia. Kaum muslimin di sejumlah daerah, seperti Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Maluku. UU Otonomi Daerah biasanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syari'at Islam.[24]
Tuntutan penerapan Syari’at Islam di Propinsi Jawa Barat muncul dari beberapa kabupaten atau kota, seperti di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cianjur.
Respon dari masing-masing Pemerintah Daerah terhadap tuntutan tersebut berbeda-beda. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengakomodasi tuntutan tersebut ke dalam Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005. Di Kabupeten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Ciamis, kebijakan-kebijakan serupa masih dalam proses.
Tuntutan masyarakat Cianjur terhadap pelaksanaan Syari’at Islam dalam pengaturan hidup bermasyarakat dan bernegara telah lama dimunculkan. Akan tetapi, tuntutan itu terhambat oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang membuka kebebasan bagi rakyat pada masa-masa Orde Baru.
Sejak awal reformasi, ulama Cianjur (khususnya para aktivis MUI yang aktif di berbagai lembaga keislaman) sering bertukar pikiran tentang berbagai persoalan kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Cianjur, mulai dari masalah yang sederhana sampai masalah yang rumit yang terkait dengan keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan; masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, serta mencoba merumuskan strategi pemecahannya. Dari berbagai diskusi tersebut, menurut mereka, solusinya bermuara pada kebutuhan penerapan Syari'at Islam secara utuh.
Tuntutan itu muncul sebagai respon terhadap krisis yang berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Pemecahan krisis tersebut, menurut para tokoh masyarakat Cianjur, bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab moral seluruh masyarakat, yang harus diiringi perubahan sistem, kebijakan, dan prilaku Aparatur Pemerintah. Mereka memandang, sistem dan kebijakan yang diwariskan Orde Baru hampir telah mencapai titik jenuh dan cenderung tidak efektif. Lemahnya koordinasi baik dalam proses perumusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan antara lembaga-lembaga di lingkungan Pemda baik struktural maupun non struktural, kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program terhadap masyarakat maupun institusi-institusi yang terkait, terkesan bahwa Aparatur Pemerintah Daerah bersifat kurang terbuka; dan dalam beberapa hal seringkali terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan peraturan, kebijakan, dan program yang telah disepakati dan ditetapkan; misalnya kecenderungan terjadinya penyelewengan penggunaan dana pembangunan, pelanggaran peraturan kepegawaian tentang disiplin kerja yang mengakibatkan lemahnya motivasi dan etos kerja, pelanggaran terhadap nilai-nilai, moralitas dan agama yang dianut dan prilaku-prilaku menyimpang lainnya. Hal tersebut--selain menciptakan suasana birokrasi yang kurang efektif dan kurang produktif--cenderung mewariskan tradisi birokrasi yang kurang baik pada Aparatur Pemerintah Daerah berikutnya. Di Era Reformasi ini masalah-masalah tersebut sudah tidak dikehendaki lagi, karena dipandang telah bertentangan dengan semangat demokratisasi dan semangat Otda. Karena itu, diperlukan pola pemecahan alternatif yang harus dikembangkan dan dilembagakan melalui peraturan yang pelaksanaannya dipelopori oleh Aparatur Pemerintah sebagai suri tauladan (uswat hasanat) bagi masyarakat.

E. Respons Pemda dan Deklarasi Pelaksanaan Syari`at Islam di Cianjur
Aspirasi pelaksanaan syari`at Islam di Cianjur berkembang di masyarakat luas, terutama di kalangan aktivis organisasi-organisasi masyarakat, organisasi-organisasi sosial politik, lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) lainnya yang memiliki komitmen keislaman. Aspirasi tersebut disosialisasikan di lingkungan lembaga masing-masing, termasuk melalui dan oleh media massa serta birokrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan kekuatannya pada Sillaturrahmi Ummat Islam (SILMUI) I yang diselenggarakan di Mesjid Agung Cianjur, tanggal 6 Ramadhan 1421 H (2 Desember 2000). Di bawah koordinasi MUI Kabupaten Cianjur, 35 pimpinan Ormas Islam, LSM dan Lembaga-lembaga Pendidikan dan Da'wah Islam, membuat dan menandatangani pernyataan sikap bersama tentang: Upaya Mengantisipasi dan Menanggulangi Permasalahan Ummat Islam Kabupaten Cianjur dalam Mewujudkan Cianjur Bersemi, Gemah Ripah Lohjinawi, Melalui Pembentukan Genarasi yang Shaleh dan Ber-akhlaqul Karimah, Masyarakat yang Marhamah Menuju Baldah Thoyyibah". Tuntutan itu kemudian mencapai puncaknya ketika menyambut Tahun Baru Islam 1422 H., tepatnya 01 Muharram 1422 H (26 Mei 2000 M), 35 Organisasi Massa Islam itu, melakukan Ikrar Bersama sebagai wujud Deklarasi Penegakkan Syari'at Islam di Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan unsur legislatif merespon tuntutan masyarakat tersebut. Tukar pemikiran antara ulama dan pemerintah (umara), khususnya dengan Bupati terpilih periode 2001-2006 dan DPRD, melahirkan komitmen bersama tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Cianjur secara bertahap dan konstitusional. Pada kurun berikutnya, respon Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terwujud dalam beberapa kebijakan antara lain dalam: (1) Peraturan Daerah Nomor 22A Tahun 2000, Lembaran Daerah Kab. Cianjur No 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005, (2) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Ciajur Tahun 2002, (3) Keputusan Bupati No. 36 Tahun 2001 LD No. 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI); (4) Surat Instruksi Bupati No. 451/2717/ASSDA.1. tanggal 6 September 2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlak Karimah dan Masyarakat Marhamah.
LPPI mensosialisasikan dan mengembangkan kebijakan tersebut menjadi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaq Karimah (Gerbang Marhamah). Selanjutnya, Bupati Cianjur menjadikan “Gerbang Marhamah” sebagai sentral dan strategi bagi pembangunan, khususnya pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Cianjur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Kabupaten Cianjur, yaitu mewujudkan Kabupaten Cianjur Sugih Mukti Tur Islami. Tujuan pembangunan tersebut, merupakan turunan atau terjemahan dari tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur, sejahtera lahir maupun bathin. Dengan penegasan kalimat “tur” Islami, yang mengandung makna berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

F. Gerbang Marhamah di Cianjur
1. Aparat Syari`at Islam dalam Gerbang Marhamah
Tindak lanjut dari rencana Gerakan Akhlakul Karimah oleh Bupati Cianjur pada tanggal 1 Muharam 1422 H (26 Maret 2001 M)., serta upaya mewujudkan masyarakat Cianjur yang Sugih Mukti tur Islami, Bupati menerbitkan Surat Nomor 451/2712/ASDA.I/2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah. Pada dasarnya, surat tersebut berisi ajakan dan himbauan Bupati kepada seluruh aparat pemerintah daerah (Kepala Dinas/Instansi/badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur dan para Camat se-Kabupaten Cianjur).
Adapun surat tersebut adalah: pertama, agar para Kepala Dinas, Instansi, Badan, Kantor, dan Bagian di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur dan para Camat se-Kabupaten Cianjur mengajak kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam di lingkungan kerja yang mereka pimpin untuk melaksanakan syari’at Islam secara bertahap, yaitu: (a) melaksanakan 7-S (Shalat berjamaah pada awal waktu, Shaum, Shadaqah, Shabar, Silaturahim, Syukur, dan menyebarkan Salam); (b) menunaikan kewajiban zakat; (c) muslimat agar menggunakan jilbab; (d) mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing; (e) mengikuti pengajian rutin di majlis-majlis ta’lim; (f) membudayakan baca Alquran secara berkelanjutan; (g) menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan (h) melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat bekerja masing-masing.
Kedua, agar segenap karyawan dan karyawati beserta jajaran staf di lingkungan kator atau unit kerja masing-masing, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; Ketiga, segenap karyawan dan karyawati agar mensosialisasikan gerakan Akhlaqul Karimah dalam berbagai kesempatan (tempat keramaian, peringatan hari-hari besar nasional/Islam) secara terus-menerus. Keempat, kepemimpinan dilakukan dengan mengedepankan keteladanan menjadi lebih penting dalam upaya pembentukan aparatur Pemerintah yang memiliki akhlak karimah; kelima, setiap kegiatan yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam di lingkungan kerja masing-masing agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua MUI setempat dan instansi terkait lainnya.[25]
Surat Bupati tersebut diikuti oleh Pedoman Pelaksanaan Gerakan Aparatur Pemerintah Berakhlak Karimah di Kabupaten Cianjur. Pedoman ini didasarkan pada latar belakang serta dasar pemikiran Dustur Ilahi, sebagaimana termaktub di dalam Alquran, hadis, dan pendapat pakar hukum Islam, yang secara umum menentukan keharusan umat Islam (terutama para pemimpinnya) untuk berbuat baik, berperilaku mulia, dan berakhlakul karimah sebagai khalifah di muka bumi serta menjanjikan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh.
Pedoman ini dilatarbelakangi dan didasari oleh pemikiran yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN, aparatur pemerintah menduduki posisi sebagai pengemban amanah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dalam posisi itu, mereka terkait dengan keharusan untuk menjadikan ucapan dan perilakunya sebagai panutan rakyat. Dengan demikian, mereka memikul tanggungjawab untuk menghantarkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT.
Dasar hukum Gerakan Aparatur Pemerintahan Berakhlakul Karimah adalah: (1) Alquran dan hadis; (2) pendapat pakar hukum Islam (aqwâl al-fuqahâ’); (3) Undang-Undang Dasar 1945; (4) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara; (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (8) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, (9) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 A Tahun 2000 Lembaran Daerah Kab. Cianjur Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembagungan daerah (Properda Tahun 2001-2005); (10) Ikrar Bersama Masyarakat Kabupaten Cianjur tanggal 1 Muharam 1422 H./26 Maret 2001 M. serta pencanangan Bupati Cianjur tentang Gerakan Aparatur Pemerintahan Berakhlakul Karimah dan Gerakan Masyarakat Marhamah; dan (11) Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 Lembaran Daerah (LD) Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan LPPI.[26]
Pelaksanaan Gerakan Aparatur Pemerintahan Berakhlakul Karimah dan Gerakan Masyarakat Marhamah diarahkan terutama pada dua elemen masyarakat yang potensial, yaitu: (1) Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah (Umara), dan (2) Gerakan Masyarakat Marhamah (Para Kiayi dan Ulama). Dengan demikian, sesuai penekanan pada aspek keteladanan, gerakan ini diarahkan terutama pada para pemuka masyarakat, baik pemuka politik maupun pemuka agama.
Berdasarkan kajian atas isi berbagai ketentuan yang mendasari Gerakan Aparatur Pemerintahan Berakhlakul Karimah dan Gerakan Masyarakat Marhamah, dapat diketahui bahwa “Gerakan” mengacu kepada upaya dan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu aparatur pemerintahan yang bersih. Berwibawa, berakhlak mulia, dan beramal saleh. Adapun yang dimaksud dengan Aparatur Pemerintahan adalah pegawai sebagai dimaksud pada Perda Kab. Cianjur Nomor 22 Tahun 2000, Pegawai Negeri Sipil, baik yang tergabung dalam Instansi Pemerintahan Daerah maupun Instansi Vertikal (Pusat dan Daerah), tenaga honor, relawan, serta TNI/POLRI yang bertugas di wilayah Kabupaten Cianjur. Akhlakul Karimah mengacu pada sifat dan ciri yang benar menurut Syari’at Islam dan melekat pada diri pribadi Aparatur Pemerintahan. Dengan demikian, gerakan Aparatur Pemerintahan Berakhlakul Karimah adalah upaya konkret dalam mewujudkan aparat Kabupaten Cianjur yang ucap, tindak, dan perilakunya sesuai dengan Syari’at Islam.

2. Cakupan Syari`at Islam dalam Gerbang Marhamah
Pelaksanaan Syari`at Islam di Cianjur mencakup empat bidang: pertama, bidang ubudiah. Bidang ini mencakup subbidang akidah, akhlak, dan ibadah. Dalam Format Dasar Pelaksanaan Syari`at Islam di Kabupaten Cianjur dijelaskan bahwa: (a) setiap muslim wajib mengisi dan memperkokoh keyakinannya dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah; dan (b) masyarakat muslim bersama dengan Pemerintah Daerah wajib mencegah dan memberantas perbuatan yang sifat kufur, syirik, khurafat, dan atheisme. Dalam bidang akhlak ditetapkan bahwa: (a) setiap muslim wajib mewujudkan tata pergaulan hidup menurut syari`at Islam dalam berbagai lingkungan (pemerintahan dan masyarakat); dan (b) masyarakat dan Pemerintah Daerah wajib mencegah segala bentuk kegiatan yang akan menimbulkan kerusakan akhlak atau dekadensi moral. Dalam bidang ibadah ditetapkan bahwa: (a) setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syari`at Islam (shalat, puasa, zakat, dan haji); dan (b) setiap muslim bersama Pemerintah Daerah wajib memakmurkan tempat-tempat ibadah, dan mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Haji.[27]
Kedua, bidang mu`amalah mencakup empat subbidang: pendidikan, dakwah, ekonomi, dan amar ma`ruf nahi munkar (al-amr bi al-ma`rûf wa al-nahy `an al-munkar). Dalam bidang pendidikan ditetapkan bahwa: (a) Pemda dan masyarakat berkewajiban memajukan paendidikan sehingga dapat melahirkan insan beriman, bertakwa, berakhlak karimah, serdas, dan terampil; dan (b) pendidikan diarahkan untuk melahirkan insan saleh-salehah, keluarga sakinah, dan masyarakat marhamah. Dalam bidang dakwah ditetapkan bahwa: (a) setiap orang bebas menyelenggarakan dan wajib mengikuti dakwah; (b) Pemda bersama masyarakat berkewajiban untuk membina dan memajukan lembaga-lembaga dakwah; dan (c) Pemda bersama masyarakat berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan syi`ar Islam dan menolak faham sempalan. Dalam bidang amar ma`ruf nahi munkar ditetapkan bahwa: (a) Pemda bersama masyarakat berkewajiban melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar dengan cara yang baik; dan (b) muslim dan muslimah wajib menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam bidang perekonomian ditetapkan bahwa: (a) hukum dasar muamalah adalah boleh; (b) ekonomi Islam berfungsi secara moral dan sosial; (c) Pemda bersama masyarakat berkewajiban menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, perdagangan, dan industri yang Islami.[28]
Ketiga, bidang al-ahwâl al-syakhshiyyat mencakup tiga subbidang: mubarrat (kepedulian sosial), perkawinan, dan kewarisan. Dalam bidang mubarrat ditetapkan bahwa: (a) masyarakat muslim dalam mewujudkan keadilan sosial hendaknya mengacu pada kebebasan ruhaniyah mutlak, persamaan, dan tanggjungjawab; (b) Pemda bersama masyarakat berkwajiban memelihara orang-orang lemah (yatim piatu, janda, jompo, tuna netra, cacad fisik dan mental, dan orang-orang teraniaya) dengan memperhatikan kemaslahatan hidup mereka; dan (c) keadilan sosial ditetapkan di atas dua unsur fundamental: unsur dhamîr (hati) dan unsur ketentuan hukum Islam. Dalam bidang perkawinan dan kewarisan ditetapkan bahwa: (a) acuan perkawinan dan kewarisan adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI (disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991); dan (b) Pemda bersama-sama masyarakat berkewajiban mengoptimalkan pelaksanaan UU dan peraturan tentang perkawinan dan waris.[29]
Keempat, bidang siyasah syar`iyah mencakup tiga subbidang: kemasyarakatan, jinayah dan jarimah, serta siyasah. Dalam bidang kemasyarakatan ditetapkan bahwa: (a) hubungan antara Pemda dengan masyarakat harus mencerminkan norma keadilan dan kemaslahatan; dan (b) Pemda bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dalam berbagai aspek. Dalam bidang jinayat dan jarimah ditetapkan bahwa: (a) Pemda mengusulkan kepada DPR Pusat agar ditetapkan UU khusus tentang pemberlakuan Pidana Islam di daerah (Cianjur); dan sekarang pidana Islam tidak mungkin dilaksanakan di daerah Cianjur; dan (b) persoalan-persoalan (publik Islam) yang muncul di daerah diselesaikan dalam bentuk fatwa bersama antara MUI, LPPI, dan instansi terkait. Dalam bidang siyasah ditetapkan bahwa siyasah (dauliyah, dusturiyah, dan maliyah) dilakukan secara berimbang (tidang berlebihan [tafrîth] juga tidak kekurangan [ifrâth]).[30]
Dengan demikian, institusi hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan syari`at Islam di Cianjur adalah Peraturan Daerah (Perda) dengan cakupan empat bidang: ubudiah, mu`malah, ahwalussakhshiyyah, dan siyasah. Akan tetapi, bidang jinayah dikesampingkan (ditunda) karena belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan sejumlah dokumen yang diteliti, terlihat bahwa wakaf belum diatur (disinggung) sama sekali, padahal di Indonesia telah diterbitkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Buku III KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Merskipun demikian, diketahui bahwa minat masyarakat Cianjur dalam mewakafkan harta tergolong tinggi, terutama wakaf tanah untuk masjid, majlis ta`lim, dan madrasah.[31]


3. Kesadaran Hukum Masyarakat
Pelaksanaan syari`at Islam bidang ubudiah (akidah, akhlak, dan ibadah [shalat, puasa, zakat, dan haji]), sudah ditaati oleh sebagian besar masyarakat secara lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan shalat berjamaah di lingkungan perkantoran meningkat, dan peringatan hari-hari besar Islam pun semakin meningkat.[32] Akan tetapi, gerakan di bidang yang lainnya belum memperlihatkan hasil yang oftimal. Hukum perkawinan dan kewarisan sudah lama berjalan, tetapi penyimpangannya masih dapat dilihat di kawasan wisata Puncak (prostitusi); keadilan sosial pun masih agak jauh dari harapan; dan bahkan, jinayah-jarimah dikatakan tidak mungkin dilaksanakan apabila tidak didukung oleh UU khusus yang memberikan kewenangan kepada daerah (Cianjur) untuk melaksanakannya.
Muslimah yang menggunakan jilbab semakin meningkat (terutama para pegawai di lingkungan Pemda) dan instansi lainnya; akan tetapi, tidak berarti bahwa semua muslimat dewasa di Cianjur sudah menggunakan jilbab.[33] Di bidang perbankan, di Cianjur masih berjalan bank-bank konvensional (dengan sistem bunga) yang masih diminati oleh masyarakatnya; perbankan syari`ah yang berjalan baru hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI); dan berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Syari`ah (DPS) Bank Jabar Syari`ah, rencananya Bank Jabar Syari`ah akan membuka Kantor Cabang di Cianjur pada tahun 2005.[34]
Pelaksanaan amar ma`ruf nahi munkar dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan peraturan yang sudah ada, seperti melakukan razia terhadap hotel-hotel yang diperkirakan menjadi tempat prostitusi dan melakukan gerakan anti perjudian (Togel) yang dilakukan kerjasama antara aparat kepolisian, Pemda, dan masyarakat.[35] Di samping itu, pada setiap menjelang shalat Jumat, polisi wanita bertindak sebagai polisi taat dengan memberhentikan angkutan-angkutan kota (umum) agar para sopir dan penumpangnya yang laki-laki yang berdomisili di Cianjur dianjurkan untuk menunaikan shalat Jumat.[36]

G. Penutup
Dari segi teori hukum hidup, syari`at Islam di Cianjur dapat dikelompokkan sebagai living ordonantie (hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat), karena ia sesuai dengan tuntutan filosofis hidup mereka, yuridis (Perda), dan sosiologis. Dari segi teori penegakan hukum pun, syari`at Islam di Cianjur memungkinkan dapat ditegakkan, karena telah ada materi hukumnya (Perda dan sejumlah pedoman lainnya), aparat hukumnya (masyarakat, ulama, dan umara), dan juga agak didukung oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa penerapan syari`at Isalm di Cianjur masih dalam proses. Oleh karena itu, pelaksanaan syari`at Islam di Cianjur masih minus dari aspek hukum pidana Islam; dan ditandai dengan perkembangan perbankan syari`ah yang rendah. Semoga niat baik ulama dan Pemda Cainjur untuk melaksanakan syari`at Islam mendapat dukungan dari banyak pihak.


*Tulisan ini pernah disajikan dalam acara Annual Conference (Konferensi Tahunan) Pascasrjana PTAIN se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Departemen Agama RI, pada tanggal 1-4 Desember 2004 di Banda Aceh NAD.
**Doktor ilmu agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998); dosen Fakultas Syari`ah IAIN SGD Bandung (1993-sekarang); Asisten Direktur bidang Kemahasiswaan PPS IAIN SGD Bandung (sampai 2005); dan Wakil Direktur PPS IAID Darussalam Ciamis (2004-sekarang). Jaih_Mubarok@yahoo.com
[1] Lihat UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan bank atau bank cabang Syari`ah. Cik Hasan Bisri, “Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” dalam al-Tadbir: Transformasi al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan, Vol. 1, No. 3, h. 6.
[2] Informasi tentang UU ini dapat dilihat dalam Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: CV. Rajawali, 1999), Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (t.t: Darul Ulum Press, 1994), dan Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985). Sedangkan informasi secara singkat antara lain dapat dilihat dalam Jaih Mubarok, “Pengundangan Hukum Wakaf di Indonesia” dalam al-Tadbir: Transformasi al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan, Vol. 1, No. 3, h. 130-143.
[3] Informasi tentang KHI antara lain dapat dilihat dalam Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
[4] Nurrohman, “Syari`at Islam, Negara, dan Transformasi Hukum Islam” dalam Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember 2002, h. 188.
[5]Lampiran Perda Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002, Bab II, Kondisi Umum, h. 8-12.
[6] Lihat Gerbang Marhamah: Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, Rencana Strategis Muwujudkan Masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami, (Cianjur: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam [LPPI], 2002), bab II, h. 5.
[7] Pendapat Abd al-Wahab Khallaf dituangkan dalam kitab al-Siyâsat al-Syar`iyyat. Uraian tersebut dapat dilihat dalam Ahmad Sukardja, “Siyasah Syar`iyah dalam Konsep Abdul Wahab Khallaf” dalam Darul Hukum: Jurnal Dinamika Hukum, Forum Studi Hukum Islam (FSHI), Ed. Ke-2, 1993, h. 49.
[8] Fathi Utsman, al-Fikr al-Qanuni al-Islami bayn Ushul al-Syari`at wa Turats al-Fiqh, (t.t: Maktabah Wahbah, t.th), h. 107; dan lihat pula Ahmad Sukardja, “Siyasah Syar`iyah,” h. 49.
[9] Ibid.
[10] Pembentukan peradilan di Kerajaan saudi Arabia didasarkan atas kualitas perkara: berat dan ringan. Perkara-perkara ringan diselesaikan di al-Mahâkim al-` al-Juz’iyyat; sedangkan perkara-perkara berat ditangani oleh al-Mahâkim al-`Âmmat. Mereka yang tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama, dapat banding pada Mahkamat al-tamyiz; dan mereka yang tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat banding dapat melakukan kasasi ke Majlis al-Qadhâ’ al-A`lâ. Lihat Satria Effendi M. Zein, “Teori dan Praktek Hukum di Kerajaan Saudi Arabia” dalam Istiqra’, Nomor 3/TH. II/Januari-Juni 1989, h. 44-48.
[11] Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Menurut teori ini, umat Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Lihat H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun Sumardjan (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 114-115.
[12] Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penih hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori,” h. 120.
[13] Teori ini dikemuakakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936) dan dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut teori ini, bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Lihat H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori,” h. 122. Lihat pula E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Buku “Ichtiar”, 1959), h. 46.
[14] Teori ini dikemukakan oleh Hazairin. Menurut teori ini, teori resepsi telah patah dan keluar dari Indonesia sejak diberlakukannya UUD 45. Lihat H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori,” h. 128.
[15] Teori ini dikemukakan oleh Sayuthi Thalib. Menurut teori ini, bagi umat Islam, yang berlaku adalah hukum Islam; hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat H. Ichtijanto, “Pengembangan Teori,” h. 132.
[16] Lihat Ahmad Suhelmi, “Menimbang Ketokohan S.M. Kartosoewirjo dan Pemikiran Politiknya” dalam Al Chaidar, Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan data Sejarah Adrul Islam, (JakartaDarul falah, 1999), h. xxxviii.
[17] Kanun Azazy Negara Islam Indonesia dapat dilihat dalam B. J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafiti Press, 1985), h. 268-275.
[18] Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, pasal 1 (3), 3 (1), 5, 21, 22, dan 25.
[19] Penyusunan teori ini dilakukan setelah memperhatikan landasan berlakunya hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Lihat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: PT. Rajawali, 1982), h. 13.
[20]Ibid., h. 13-14.
[21]Perdebatan mengenai batasan (definisi) iman dijelaskan dalam berbagai kitab ilmu kalam. Perdebatan ulama berkisar sekitar komponen yang membentuk iman; terutama perdebatan mengenai sekitar amal (apakah termasuk iman atau bukan); setelah itu, perdebatan mereka diteruskan dengan sifat fluktuasi iman: apakah iman itu tetap (stabil, statis, tidak bertambah juga tidak berkurang), ataukah mengalami fluktuasi. Lihat Muhammad Ibn Idris al-Syafi`i, al-Fiqh al-Akbar, (Mekkah: Mushthafa Ahmad al-Baz, t.th), h. 28; Abi al-Fath Muhammad `Abd al-Karim Ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahristani, al-Milal wa al-Nihal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 139; Abi al-Hasan al-Asy`ari, Kitâb al-Luma` fi al-Radd `alâ Ahl al-Zaygh wa al-Bida`, (t.t: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, t.th), h. 123; Abu al-Yusr Muhammad Ibn Muhammad Ibn `Abd al-Karim al-Bazdawi, Ushûl al-Dîn, (t.t: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-`Arabiyyah, 1963), h. 146-149; dan Abu Manshur al-Maturidi, Syarh al-Fiqh al-Akbar, dalam Rasâ’il al-Sab`at fî al-`Aqâ’id, (Hederabad: Jam`iyah Da’irat al-Ma`arif al-Utsmaniyah, 1948), h. 373-377.
[22] Ketika itu terdapat dua gagasan yang beerkembang mengenai pengembangan sistem hubungan antara pusat dan daerah. Di satu sisi, Amin Rais dan dengan Partai Amanat Nasional memperjuangkan sistem federal; sedangkan komponen bangsa lainnya lebih menyetujui sistem otonomi yang digagas secara profesional oleh Ryas Rasyid. Lihat antara lain Al Chaidar dkk., Federasi atau Disintegrasi: Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi, (Jakarta: Madani Press, 2000).
[23] Lihat Undang-undang Otonomi Daerah 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2001).
[24] Adian Husaini, Rajam dalam Arus Budaya Syahwat, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. xi.

[25] Lihat Mewujudkan Masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami: Sebuah Upaya Melaksanakan Syari`at Islam di Kabupaten Cianjur, (Cianjur: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam [LPPI], t.th), h. 29-30.
[26]Format Dasar Pelaksanaan Syari`at Islam di Kabupaten Cianjur, (Cianjur: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam [LPPI], t.th), bagian III tentang Dasar Hukum, h. 2.
[27] Ibid., h. 5-7.
[28] Ibid., h. 7-9.
[29] Ibid., h. 9-10.
[30] Ibid., h. 10-11.
[31] Wawancara dengan Prof. KH. A. Djazuli, salah seorang sesepuh masyarakat Cianjur. Wawancara di Bandung pada tanggal 25 Nopember 2004.
[32] Wawancara dengan Prof. KH. A. Djazuli, Wawancara di Bandung pada tanggal 25 Nopember 2004.
[33] Pengamatan di sekitar Kota Cianjur pada tanggal 22-24 Nopember 2004.
[34] Wawancara dengan Prof. KH. A. Djazuli, Wawancara di Bandung pada tanggal 25 Nopember 2004.
[35] Wawancara dengan Prof. KH. A. Djazuli, Wawancara di Bandung pada tanggal 25 Nopember 2004.
[36] Pengamatan dilakukan oleh Ayi Sofian selama bulan Mei-Oktober 2003 ketika melakukan penelitian untuk menyusun Tesis S2 Program Pascasarjana Unpad Bandung. Wawancara dilakukan di Bandung pada tanggal 26 Nopember 2004 di Fakultas Syari`ah IAIN SGD Bandung.

Wednesday, April 13, 2005

GURU DALAM ISYARAT AL-QUR’AN
Cucu Setiawan, S.Psi.I *)


Pendidikan merupakan kebutuhan hidup semua orang, tanpa pendidikan maka umat ini tidak akan mampu berbuat sesuai dengan yang diinginkannya, lebih jauh lagi mereka akan rusak binasa jika pendidikan mereka di abaikan hal ini terungkap dalam sebuah hadits “kalau tidak ada pendidikan maka umat (baca: bangsa) ini akan hancur”.
Secara etimologi pendidikan itu sendiri berasal dari kata arab yakni dari kata rabba yurabi tarbiyatan yang mengandung makna, mengurus, menuntun dan mendidik. Sedangkan secara terminologi berarti perubahan seseorang kepada yang lebih dewasa dengan melaui proses tertentu. Secara lebih luas pendidikan mengandung makna pengembangan pribadi seseorang dalam segala asfeknya.[1] Demi keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan maka terdapat banyak komponen yang menunjang terhadap terjadinya proses pendidikan, diantaranya selain fasilitas dan kurikulum serta tujuan yang hendak dicapai, ada faktor lain yang mungkin dikatakan lebih urgen yakni guru.
Sebagai pendidik guru mempunyai peranan penting dalam sebuah pendidikan, ia merupakan faktor penentu keberhasilan upaya pendidikan, walaupun hal ini masih terdapat debatable, tetapi ini menunjukan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan.[2]
Keadaan itulah yang kini jarang ditemukan dalam proses pendidikan dikita ini, yang terjadi malah guru membiarkan muridnya belajar sendiri tanpa memberikan bimbingan dan arahan yang seharusnya ia lakukan. begitu juga dengan murid, karena merasa tidak ada yang membimbing akibatnya mereka malas untuk belajar, karena tidak ada tempat untuk bertanya. Padahal kedua-dunya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Kasus seperti ini banyak ditemukan dewasa ini, banyak sekali para pelajar atau murid yang tekun mencari ilmu tetapi gagal memetik buah dan manfaatnya, lebih jauh lagi, gagal dalam mengamalkan dan menyebarkannya[3] hal ini disebabkan mereka salah mengambil jalan karena tidak mendapat bimbingan dan arahan dari para gurunya. Kondisi seperti itulah yang melatarbelakangai penyusunan tulisan ini.

Kata-kata guru jika dalam bahasa Inggris sering dikatakan dengan teacher. Sedangkan dalam bahasa Arab kata guru sering di istilahkan dengan muraabi, mualim, mu’llim, muaddib, dan mudarris yang mempunyai makna yang berdekatan, merupakan bentuk fa’il dari kata rabba, adabba, ‘alama, dan darasa. Tetapi dalam makalah ini tidak semua akan dibahas, tetapi hanya dua saja yakni istilah muraabi dan muallim, mengingat keterbatasan dan dirasa telah mewakili yang lainnya.
Murabbi padanannya adalah mutsaqif yang berarti pendidik, atau pengasuh makna pendidik ini khusu bila dikaitkan dengan manusia, tetapi bila dikaitkan dengan binatang mempunyai arti pelatih seperti murabbi al-hayawan wat-tuyuur[4]. Bentuk masdarnya adalah kata tarbiyatan, dalam kata tarbiyah ini mengandung unsur rab, yaitu menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sehingga menuju kesempurnaan.[5] Istilah yang mengandung unsur seperti ini sangat banyak disebutkan dalam al-Qur’an kurang lebih 980 kata, yang terkumpul dalam 15 bentuk ( 6 kelompok fi’il,kata kerja, dan sembilan Isim, kata benda) semuanya dikembalikan pada tiga asal rabba, yarbu, yang berarti nama, yanmu (berkembang) rabiya, yarba yang berarti nasyaa (tumbuh) dan rabba, yurabbi yang berarti ashlahahu, tawala amruhu wa qama alihi wara’ahu (memperbaiki, mengurus, menuntun dan menjaganya).[6] Dari enam ayat kelompok fi’il terdapat sembilan kelompok isim (rabb, arbab, ribbiyyun, rabbani, raba’ibukum, rabbiyan, rabiyat, riba, dan rabwat) tetapi tidak semuanya terkait dengan pendidikan secara khusus buat manusia karena pengertianya bersifat umum yang meliputi segala yang tumbuh/berkembang termasuk binatang dan tumbuhan. Dalam kontek ini guru dalam arti murabbi lebih menekankan kepada pengembangan fisik serta potensi afeksi ketimbang kognisi, tentu saja dengan tidak mengabaikan kasih sayang yang merupakan sifat Tuhan.
Sedangkan kata mu’alim merupakan Isim fail dari kata allama yu’alimu. Dalam al-Qur’an kata tersebut hanya dijumpai bentuk madinya yakni kata ‘alama dan mudarinya saja yang diulang sebanyal 39 kali seperti yang terdapat dalam Qs. al-Alaq ayat 4-5, Qs.Arrahman ayat 2-4. kata ta’lim selain sebagai mashdar juga berarti kata kerja. Sebagai kata kerja, ia berarti mengajar, berarti mengandung arti adanya proses belajar mengajar yang intinya interaksi antara mu’alim (guru) dan muta’alim (murid). Sebagai masdar (kata benda) berarti pengajaran yang mengandung pesan informasi/pengetahuan, dimana dalam teori Bloom pengetahauan merupakan salah satu asfek ranah kognisi.[7]

Dalam institusi formal, banyak dijumapai tenaga pendidik seperti tenaga penyuluh, namun mereka bukan dikatakan guru. Sebab yang dimaksud guru disini adalah yang disiapkan secara formal yang lebih populer disebut dengan guru propesional. Dikatakan propesional karena secara ideal mereka mampu melaksanakan sesuatu (tugas keguruanya) secara benar, dalam arti sesuai konsep atau teori yang bertalian dengan sesuatu yang dikerjakan sehingga yang berkepentingan (murid) merasa puas.
Sebagai institusi resmi sekolah mempunyai tanggungjawab fungsional menyelenggarakan kegiatan secara terencana di bawah bimbingan guru. Jika dilihat dari jihat sistemik, guru merupakan ujung tombak dalam mewujudkan agenda pendidikan. Di pundaknyalah masa depan masadepan bangsa ini dipertaruhkan, karena ia bertugas mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki kompetensi dan sanggup bersaing. Menurut T. Raka Joni, secara makro tugas guru berhubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayan kehidupan bangsa.[8]
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi interaksi yang berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar, diantarnya yang paling menentukan adalah faktor guru dan murid, sebagai pelaku interaksi. Belajar akan lebih bermakna manakala terjadi interaksi positif antara guru dan murid, sebab menurut S. Uwes, pada akhirnya mutu proses dan hasil belajar ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen (baca: guru) dan mahasiswa (baca : peserta didik).[9] Dengan tidak menyepelekan kebermaknaan unsur lain atau faktor-faktor lain, dalam proses interaksi belajar mengajar peranan guru merupakan kunci yang amat penting[10] yang mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar peserta didik[11] terlepas peran itu domina atau tidak tetapi yang jelas belum dapat digantikan karena masih banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, nilai, perasaan, motivasi dan lain-lain yang dapat diharapkan merupakan hasil proses pengajaran.[12] Peran guru amat sentral dalam proses pendidikan utamanya dalam proses pendidikan persekolahan, proses belajar mengajar akan terhenti, atau setidaknya tidak lancar tanpa kehadiran guru.[13]

Di masa lalu guru dipandang sebagai jabatan terhormat, ia mengambil peran dalam berbagi situasi, ia dalah sumber belajar, ia sebagai tempat bertanya bahkan dalam hal diluar kemampuannya. Seperti beberapa contoh pribahasa “Guru adalah digugu dan di tiru” atau dengan sebutan “Guru Ratu Wong Atuo Karo” adalah bukti penghormatan masyarakat dan sekaligus menempatkan posisinya di papan atas status sosial, dalam hal demikian kedudukan guru tidak hanya sebagai dinding kelas tetapi juga menembus seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Dalam masyarakat Islam, guru dipandang mendekati posisi Rosul, sebab ia tidak hanya sebagai tempat bertanya tetapi juga teladan (uswah), boleh jadi karena hal inilah lembaga-lembag pendidikan klasik dalam masyarakat Islam muncul disekitar sosok pribadi karena pengetahuan dan uswahnya yang menjadi daya tarik siswa dari berbagi pelosok.
Dewasa ini citra guru dimata masyarakat mengalami pergeseran, kalau dahulu dijadikan manusia segala sumber, kini jabatan guru tidak dipandang sebagi jabatan istimewa, banyak orang sekarang ini yang menjadikan propesi guru sebagai jalan alternatif terakhir, dianggap kurang menarik, karena tidak menjanjikan masa depan. Hal ini diakibatkan dari alat ukur masyarakt hanya pada aspekmaterial saja, status sosial diukur dengan berapa besar penghasilan padahal semua orang tahu bahwa gaji guru sangat minim.

Mengenai tugas guru para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa tugas guru adalah mendidik[14]. Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian jika dikelompokan maka terdapat tiga tugas guru, yakni tugas dalam bidang propesi, tugas kemanusian dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.
Tugas guru sebagai propesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti, meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti, mengembangkan keterampilan-keterampialn siswa.[15] Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagi orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati siswa sehingga ia menjadi idola siswa yang akan disegani. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, bahwa seorang guru harus mampu mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, guru merupakan komponen strategis yang memilih gerak dan maju kehidupan bangsa.[16]
Secara lebih terperinci tugas guru sebagaimana dikatakn oleh menurut A. Tafsir dengan mengutif pendapat Ag,Soejono (1982) adalah sebagai berikut:
Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, melaui pergaulan, angket dan sebagainya.
Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat.
Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik.
Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.[17]

Mengajar merupakan tugas guru supaya murid mau belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal. Tugas tersebut hanya dapat dilakukan secara optimal manakala dilengkapi dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Demikian pula seseorang dianggap berkompeten dalam suatu pekerjaan manakala mempunyai kecakapan dalam suatu pekerjan. Begituhalnya dengan seorang guru, menurut Indra Djati Sidi, seorang guru yang propesional dituntut dengan sejumlah persyaratan.[18]
Dalam al-Qur’an syarat menjadi guru tidak di kemukan secara ekspilist, tetapi hanya pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan tugas Rasul, diperoleh informasi bahwa mereka (baca: para rasul) memiliki i’ijaz yang layak di jadikan acuan sebagai syarat sebagai seorang guru. Selain itu ada hal lain yang dapat dijadikan acuan yakni baligh/mukallap dan quwwat.
I'ijaz merupakan bentuk isim masdar dari kata a’jaza, yu’jizu yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, pelakukanya disebut mu’jiz. Dalam al-Qur’an kata yang mengandung itu terdapat dalam 26 ayat, diantaranya terdapat dalam Qs. Asy-Syura ayat 31. dalam ayat ini yang menjadi mu’jiz dalam burung gagak yang mampu melemahkan Qabil dalam soal mengubur mayat, bila kemampuhannya mengalahkan pihak lain sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamakan mu’jizat, dengan ditambahi ta al-marbutah pada akhir kata tersebut mengadung arti mubalaghah (superlatif)[19].
Para Rasul diberi mu’jizat mengandung makna bahwa mereka mampu melemahkan umat yang menjadi sasaran misinya, atau dengan kata lain ia memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Tugas guru adalah melanjutkan tugas rasul meski tidak persis sama, maka guru pun harus melengkapi dirinya dengan i'ijaz dalam arti kelebihan sebagai bukti bahwa ia berwenang menjalankan tugasnya sebagai guru. Seorang guru dianggap mempunyai kewenangan manakala memiliki kecakapan diantaranya mempunyi ilmu lebih.
Syarat yang kedua adalah memiliki akhlak al-karimah. al-Qur’an menyatakan dengan tegas bahwa Rasul memiliki standarakhlak yang tinggi ‘Wa Innaka La’ala Khulukin ‘Adzim’ Qs. al-Qalam ayat,4. an-Nafasi dengan mengutif sebuah riwayat dari Aisyah, menggambarkan bahwa akhlak Rasul adalah al-Qur’an. Maka boleh jadi bahwa prilaku keseharian Rasul adalah refleksi dari keseluruhan jaran al-Qu’an. Diantara akhlak beliau yang patut dijadikan acuan oleh guru adalah, jujur, kasih sayang, ash-shabr, ‘Adl.
Syarat yang ketiga adala al-Quwwat, artinya memiliki kekuatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dalam al-Qur’an kata Quwwat ini misalnya terkandung dalam Qs. at-Takwir, ayat 19-20. para mufasir mengartikan Rasulin karim, dan sydidu al-quwwa’ adalah malak Jibril dengan alasan banyak ayat al-Qur’an yang menununjukan hal tersebut, diantaranya ayat 192-193 dan 197 Qs. a-Baqarah, dari ayat tersebut diperoleh informasi bahwa jibril bertugas menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an. Jika dilihat dari sudut pandang proses belajar mengajar, Jibril adalah guru yang menyampaikan informasi wahyu kepada Rasulullah meski ia hanya menyampaikan, karena tidak jarang guru hanya menyampaikan informasi ilmu hasil penemuan orang lain.
Kata dzi quwwat pada ayat 20 at-Takwir, merupakan atribut jibril sebagai penunjang dalam melaksanakn tugasnya. Kata quwwat dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur’an terulang sebanyak 38 kali, yang kadang-kadang digunakan dalam arti qudrat, kekuatan badan, kekuatan mental dan kekuasaan Tuhan[20].
Kekuatan dan kesehatan merupakan hal penting yang mesti dimiliki oleh guru, karena kondisi fisik yang lemah akan mengundang datangnya berbagai penyakit yang akan berpengaruh terhadap berbagai tuganya. Kesehatan fisik dapat mempengaruhi pada gairah kerja, guru yang sakit sangat merugikan terhadap murid. Dalam hal ini Athiyah Abrasyi menyatakan, adalah suatu keharusan bagi seorang guru sehat jasamani dan rohani, bebas dari penyakit supaya bisa menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, guru yang lemah akan mengundang berbagai penyakit.[21]
Selain itu, Ahmad Tafsir dengan mengutip pendapat Soejono mengemukakan bahwa syarat guru adalah sebagai berikut : harus sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan/ahli dalam mengajar, berkesusilaan dan berdeikasi yang tinggi. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat guru pada umumnya yang dapat diterima dalam Islam.[22]
Syarat yang ke emapat adalah baligh/mukallaf. Baligh sering diartikan dengan dewasa, dalam al-Qur’an kata baligh yang mengandung arti dewasa dinyatakan dengan bebrapa istilah, balagga asyudd, balagga annikah, arusyd balagha al-hulm,dan lain-lain. Ayat-ayat tersebut diantaranya terdapat dalam QS. al-Haj ayat 5, al-Ahqaf ayat 15, Nur ayat 58-59, dan an-Nisa ayat 6.
Selain itu dalam al-Qur’an juga ditemukan ayat yang menunjukan kata kedewasaan yaitu mukallaf, (orang yang mendapat beban taklif). Dalam terminolohi ushul fiqh, taklif terkait dengan beban agama, yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkannya atau pilihan antara untuk meninggalkan dan mengerjakan.[23]
Singkat kata, guru merupakan penanggungjawab atas pengembangan seluruh asfek tersebut diatas, maka pekerjan guru harus memiliki atau memuhi syarat, jika seorang dewasa dianggap sebagai seorang yang sudah bertanggungjawab penuh, itu berarti bahwa syarat menjadi guru orang dewasa yang dalam istilah lain sering disebut dengan mukallaf.


Guru merupakan tenaga propesioanal di bidang pendidikan yang memiliki tugas tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, dan membimbing anak didik agar mempunyai kepribadian. Sebagai tenaga proposional guru mempunyai kode etik, di indonesia, dikenal dengan Kode Etik Guru Indonesi, hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta.
Secara harfiyah kode etik berarti sumber etik, etik artinya tata-susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kode etik guru diartikan sebagai aturan-aturan tentang keguruan atau aturan tata-susila guru.[24]
Adapun kode etik tersebut adalah sebagai berikut.

  • Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan
  • Guru memiliki kejujuran propesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
  • Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memeperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari berbagai bentuk penyalahgunaan.
  • Guru mencipatakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik.
  • Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas demi kepentingan pendidikan.
  • Guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan mutu propesinya.
    Guru menciptakan dan memelihara hubungan kerjasama antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
  • Guru secara bersama-sama berusaha memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru propesional sebagai sarana pengabdiannya.
  • Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.[25]

    Meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur’an, namun ada isyarat yang kuat bahwa kedudukan guru sangat tinggi dan terhormat. Hal itu antara lain dapat dilihat dari keterkaitan antara ayat yang menunjukan keutamaan ilmu, kewajiban mencari dan mengajarnya. Surat al-Mujadalat : 11 menunjukan keutamaan ilmu dan sekaligus pemiliknya (Ulama). Surat at-Taubat : 122, menenjukan bahwa kaum muslimin dianjurkan mencari ilmu (belajar), dan dan sekaligus mengajarkannya kepada Rasul Muhammad seperti terlihat dalam empat ayat yang menyatakan misi t’alim beliau (Al-Jum’ah : 2 Ali’Imron :164, Al-Baqarah : 129, 151.
    Selain itu banyak ayat yang menunjukan missi Rasul yang secara tidak langsung menunjukan misi keguruan seperti rabba-yurabbi, andzar-yundziru dan bayyana-yubayinu. Jika Allah memuliakan ilmu , sudah tentu Allah juga memuliakan yang mengajarnya. Mengingat yang mengajarnya itu disebut guru, maka bisa dipastikan kedudukan guru sangat mulia atau terhormat.

    *) Penulis Adalah Mantan Sekretaris Umum IKADA 2000-2001 dan beliaupun sampai saat ini tercatat sebagai kandidat Magister pada Konsentrasi Studi Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAIN SGD Bandung.


Daftar Pustaka
[1] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persefektif Islam, Bandung, Rosda Karya, cet.ke-2 h. 26
[2] Ngalim Purwanto “Menjadi Guru Propsional” Edisi kedua, Bandung, Rosda Karya, 2002 h.v.
[3] Az Zarnuji, Ta’limul Muta’alim, Kiat Sukses Dalam Menuntut Ilmu, terj. Rica Grafica, Jakarta. tt. h.7.
[4] Atabik Ali, Kamus al-Ashri Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksum Kerapyak Yogyakarta, 1996 h. 1681.
[5] Raghib al-Afshanai, Mu’jam al-Mufradat li al-Fadz al-Qur’an, Berut Dar al-Fikr. tt. h. 189.
[6] Umar Yusuf Hamzah, Ma’alim at-Tarbiyah fi al-Qur’an wa al-Sunah, Amman Dar Usamat, 1996, cet. II.,h.6.
[7] Sudirman at.all. Ilmu Pendidikan, Bandung Rosda Karya 1989, cet. 3. h.54.
[8] T. Raka Joni, “Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru” dalam Cony R. Semiawan (ed) Mencari Strategi pengambangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, Grasindo, Jakarta 1991 h. 117.
[9] Sanusi Uwes, Managemen Pengmbangan Mutu Dosen, Jakarta Logos, 1999, Cet. I.,h.262.
[10] AW. Pranarka Tinjauan Kritikal Terhadap Upaya Membangun Sistem Pendidikan Nasional, dalam Cony R.S. (ed). Op.Cit. h.89
[11] Soejiarto, Sebuah Pemikiran Tentang Kurikulum Yang Relevan Untuk Menunjang Pembangunan Menuju Tinggal Landa, dalam Cony R.S. (ed). Op. Cit. h. 138.
[12] Nana Sujana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung, Sinar Abru Algensinso, 1998, Cet. Ke-4 h. 12.
[13] Hadi Supeno, Agenda Reformasi Pendidikan, Jakarta, Pramedia, 1999, h.39
[14] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Persefektif Islam,Op.Cit.h. 78
[15] Ujer Usman, Menjadi Guru Propesional, Op. Cit. h. 7
[16] Ibid h. 7
[17] Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam, Op. Cit. h. 79
[18] Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 2001 Cet.I.,h.27.
[19] M. Quraisy Sihab, Mukjizat al-Qur’an (Bandung, Mizan 1997) cet. Ke-2 h.,23
[20] Raghib Ashfahani Mu’jam al-Mufradat li al-Fadz al-Qur’an, Op.Cit h. 45
[21] Athiyah Abrasyi Op.cit h., 79
[22] Ahmad Tafsir, Op. cit.,h. 81
[23] Abu Zahrah, Ushulal-Fiqh, Beirut, Dar al-Fikr, 1958, h.27.
[24] Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali Press, Jakarta, cet. Ke-8 h.148-149.
[25] Untuk lebih jelas mengenai kode etik guru dapat melihat hasil keputusan konres PGRI XIII yang dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 1973.

Thursday, April 07, 2005

AYAT-AYAT AL-QUR’AN PERSPEKTIF
ILMU KOMUNIKASI (JUZ 29 DAN 30)
Oleh : Uwes Fatoni, S.Sos.I


A. Pendahuluan
Al-Qur'an adalah kitab suci yang diyakini kebenarannya berasal dari Allah. Sebagai sebuah kitab maka al-Qur'an mengandung berbagai macam bentuk komunikasi. Bila ditinjau dari kacamata keilmuan keislaman, al-Qur'an berisi kabar gembira (basyiran) dan peringatan (nadhiran). Namun bila ditinjau dari ilmu komunikasi ayat-ayat al-Qur'an dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk komunikasi, diantaranya, komunikasi interpribadi, antarpribadi, antarbudaya, kelompok dll. Di sini saya akan spesifik membahas ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam juz 29 dan 30 dengan perspektif ilmu komunikasi.
Juz 29 terdiri dari 11 surat yaitu : surat al-Mulk, al-Qalam, al-Haaqah, al-Ma’arij, Nuh, al-Jin, al-Muzammil, al-Muddatstisir, al-Qiyamah, al-Insan, dan al-Mursalat. Isi kandungan masing-masing surat berbeda-beda namun secara umum adalah tentang kisah para Nabi Musa, Nuh, dan Muhammad, Janji kepada orang mu’min dan azab kepada orang-orang kafir, cerita tentang jin, dan hari kiamat.
Juz 30 terdiri dari 37 surat dan termasuk juz yang paling banyak suratnya dalam al-Qur’an disebut juga Juz ‘Amma karena dimulai dengan kata ‘amma yatasaa alun, terdiri dari surat : An-Naba, an-Nazi’at, ‘Abasa, at-Takwir, al-Infithar, al-Muthaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, ath-Thariq, al-A’la, al-Ghasyiyah, al-Fajr, al-Balad, asy-Syams, al-Lail, adh-dhuha, Alam Nasyrah, at-Tiin, al-‘Alaq, al-Qadr, al-Bayyinah, al-Zalzalah, al-‘Adiyat, al-Qari’ah, at-Takatsur, al-‘Ashr, al-Humazah, al-Fiil, al-Quraisy, al-Ma’un, al-Kautsar, al-Kafirun, an-Nashr, al-Lahab, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas, isi pokok dari juz 30 adalah peristiwa hari berbangkit (kiamat), dalil keesaan, perintah berdakwah, perintah membaca, catatan amal manusia, kisah bangsa zaman dahulu.

B. Jenis-Jenis Komunikasi dalam juz 29 dan 30
Pada Makalah ini akan dibahas jenis-jenis komunikasi dari ayat-ayat al-Qur’an yang terdapat pada Juz 29 dan 30 dengan perspektif pohon komunikasi yang meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi group, komunikasi antarbudaya dll.

1. Komunikasi Intrapersonal
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?
(Q.S. Al-Ghasyiyah : 17 - 20)

Ayat di atas apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi termasuk kepada komunikasi intrapersonal dengan proses berpikir. Berpikir melibatkan semua proses sensasi, persepsi dan memori. Sensasi adalah proses menangkap stimuli yang datang dari luar (ekternal) maupun dari dalam (internal), sedangkan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga memperoleh pengetahuan baru dengan menyimpulkan atau menafsirkan pesan, dan memori adalah menyimpan dan memanggil kembali informasi yang pernah diperoleh.[1]
Dalam komunikasi intrapersonal berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (decision making), memecahkan persoalan (problem solving) dan menghasilkan yang baru (creativity).
Pada surat al-Ghasyiyah ayat 17-20 diatas Allah memerintahkan manusia yang berakal untuk memperhatikan dan memikirkan semua ciptaan-Nya. Pertama perhatikan unta. Unta adalah binatang yang bertubuh besar, berkekuatan prima serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam menanggung lapar dan dahaga, dan semua sifat ini tidak terdapat pada hewan yang lain. Kemudian ketika mengangkat pandangan ke atas, lihat langit dan jika memalingkan pandangan ke kiri dan ke kanan tampak disekeliling kita gunung-gunung. Dan jika kita meluruskan pandangan atau menundukkannya akan terlihat bumi yang terhampar.
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
Q.S. Al-Fajr : 15-16)
Ayat ini termasuk komunikasi intrapersonal dalam proses berpikir dengan menggunakan persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Dalam ayat ini seseorang mengambil kesimpulan setelah memperhatikan stimulus yang datang sebelumnya yaitu, jika Allah memberi kenikmatan dan melapangkan rizki kepadanya, ia menyangka bahwa karunia itu merupakan kehormatan Allah kepadanya. Kemudian timbul anggapan dalam hatinya bahwa Allah sama sekali tidak akan menghukumnya sekalipun ia berbuat sekehendak hatinya. Namun jika ia disempitkan rizkinya dan merasa rizkinya tidak kunjung datang, ia beranggapan bahwa hal ini merupakan penghinaan Allah kepadanya.
Menurut para mufassir persepsi manusia tadi adalah persepsi yang salah sebab pemberian nikmat terhadap seseorang di dunia pada hakikatnya tidak menunjukkan bahwa ia berhak sepenuhnya atas hal itu.[2]
Mengenai persepsi juga terdapat pada surat al-Balad ayat 5-7
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya?
Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?
(Q.S. Al-Balad :5-7)
Dan pada surat al-Mulk ayat 19-22
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. (19) Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.(20) Atau siapakah dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?(21) Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? (22)

2. Komunikasi Interpersonal

Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari, (17) dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),(18) lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, (19) maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, (20) lalu mereka panggil memanggil di pagi hari: (21) "Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya". (22) Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. (23) "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu". (24) Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya). (25) Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan) (26)
bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)". (27) Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu) ?" (28) Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim". (29) Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela. (30) Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas". (31) Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dati Tuhan kita. (32)

Surat al-Qalam ayat 17-32 di atas merupakan komunikasi interpersonal dalam bentuk dialog atau percakapan. Dalam asbabul wurudnya ayat ini menceritakan komunikasi terjadi diantara orang-orang Mekkah yang memiliki kebun warisan orang tuanya yang shaleh. Orang tuanya sering memberikan untuk orang-orang miskin bagian yang tercecer dari hasil kebun. Setelah orang shaleh itu meninggal anak-anaknya tidak lagi melakukan hal yang sama. Mereka bersumpah untuk memetik buah kebun di waktu pagi agar tidak diketahui oleh orang miskin. Maka Allah pun membalas mereka dengan apa yang pantas bagi mereka, membakar kebun mereka dan tidak menyisakan sedikit pun.
Dalam komunikasi interpesonal ada yang disebut dengan konsep diri yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri memiliki dua komponen : kompnen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif disebut citra diri (self image) dan komponen afektif disebut harga diri (self esteem). Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya.
Komunikasi interpesonal dalam al-Qur’an digambarkan bukan hanya pada kehidupan dunia saat sekarang bahkan juga pada kehidupan di akhirat kelak seperti yang terdapat pada surat al-Muddatstsir ayat 38-47 yang berbunyi
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (38) kecuali golongan kanan, (39) berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, (40) tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, (41) "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" (42) Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, (43) dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, (44) dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, (45) dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (46) hingga datang kepada kami kematian". (47)

3. Komunikasi Kelompok

Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" (8)
Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".(9)
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
(Q.S. al-Mulk 8-10)

Komunikasi yang terdapat pada Surat al-Mulk ayat 8-10 di atas adalah komunikasi kelompok group to group, yaitu komunikasi antara para penjaga neraka dengan orang-orang yang dimasukkan kedalamnya.
Sedangkan komunikasi pada surat Nuh 1-3 adalah komunikasi kelompok person to group yaitu komunikasi / seruan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan mengikuti seruannya
Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, (2) (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan ta'atlah kepadaku, (3)

Dan pada surat An-Nazi’at ayat 42 adalah komunikasi interpersonal group to person yaitu komunikasi orang kafir kepada Nabi Muhammad yang berbunyi :
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? (Q.S. An-Nazi’at : 42)


4. Komunikasi Antar Budaya
Komunikasi antar budaya dalam al-Qur’an biasanya terdapat pada kisah-kisah para Nabi dimana terjadi perbedaan budaya antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Kisah yang terdapat dalam Juz 29 dan 30 ini diantaranya adalah kisah Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Shaleh yaitu :
Kisah Nabi Nuh terdapat dalam surat Nuh ayat 8-10
Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan [1518], (8)
kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam [1519], (9)
maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, (10)
(Q.S. Nuh: 8-10)

Kisah nabi Musa MUSA terdapat dalam surat An-Nazi’at ayat 18-24

Dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)". (18) Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?" (19) Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu'jizat yang besar. (20) Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. (21) Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). (22) Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (23) (Seraya) berkata:"Akulah tuhanmu yang paling tinggi". (24)

Dan Kisah Nabi Shaleh terdapat pada surat Asy-Syams ayat 13-14
Lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya". (13) Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah), (14)

Sedangkan pada surat al-Muthaffifin ayat 29- 32 berisikan sikap orang-orang kafir ketika bertemu dengan orang-orang mukmin yang berbunyi :
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. (29) Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. (30)
Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. (31) Dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat", (32)


5. Etika Komunikasi
Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. (Q.S. al-Muzammil :10)

6. Komunikasi Massa
Komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media massa seperti koran, televisi, radio, film, buku dan lain sebainya. Dalam al-Qur’an banyak disebutkan buku sebagai komunikasi massa bahkan Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan Qalam (pena) yang tentunya hasilnya berupa buku. Diceritakan juga bentuk buku (kitab) catatan amal manusia yang di hari kiamat akan dibacanya kembali, kitab sijjin untuk orang yang durhaka dan kitab ‘illiyin untuk orang yang beriman dimana bertindak sebagai wartawannya adalah malaikat pencatan amal Raqib dan Atid.
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1590], (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5) (Q.S. al-‘Alaq: 1-5)

Nun [1490], demi kalam dan apa yang mereka tulis, (Q.S. al-Qalam: 1)


Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), (10) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (12) (Q.S. al-Muthaffifin:10-12)

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin [1563]. (7) Tahukah kamu apakah sijjin itu? (8) (Ialah) kitab yang bertulis. (9) (Q.S. al-Muthaffifin:7-8)
Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin (18) Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? (19) (Yaitu) kitab yang bertulis, (20) (Q.S. al-Muthaffifin:18-20)

7. Komunikasi Transendental
Dalam khazanah ilmu komunikasi, komunikasi transendental merupakan salah satu bentuk komunikasi di samping komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi transenden adalah komunikasi antar manusia dengan Tuhan salah satunya adalah dalam bentuk do’a dalam surat Nuh di bawah ini terlihat bagaimana Nabi Nuh berkomunikasi kepada Allah secara transenden.
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang (5)maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran) (6)

Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, (Q.S. Nuh : 21)

Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.(26) Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir.(27)Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan". (28) (Q.S. Nuh 26-28)
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (Q.S. Asy-Syams : 8)


8. Komunikasi Nonverbal
Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan tubuh, gerakan wajah, dan gerakan mata yang memberikan makna komunikan. Komunikasi non-verbal ini bisa menguatkan pesan yang disampaikan melalui komunikasi verbal. Kadangkala komunikasi non-verbal lebih ampuh dan lebih dipercayai dibandingkan komunikasi verbal.
Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. (Nuh : 7)

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (1) karena telah datang seorang buta kepadanya (2) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), (3) (Surat ‘Abasa: 1-3)

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri (14) meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. (15) (Q.S. al-Qiyamah:14-15)

9. KOMUNIKASI ALLAH
Dalam al-Qur’an terdapat banyak bentuk komunikasi Allah, baik yang berbentuk, perintah, larangan, anjuran, atau ajakan. Dalam beberapa ayat Allah membuat ungkapan untuk menarik perhatian orang yang akan diajaknya berkomunikasi seperti misalnya sumpah Allah dengan fenomena-fenomena alam.

- Komunikasi Allah Kepada Malaikat
(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. (30) Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (31) Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (32) Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. (33) (Q.S. (al-Haqqah : 30-33)

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih", (Q.S. Nuh :1)

- Komunikasi Allah Kepada Nabi Muhammad
Hai orang yang berselimut (Muhammad), (1) bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),(2) (Q.S. al-Muzammil :1-2)

Hai orang yang berkemul (berselimut), (1) bangunlah, lalu berilah peringatan! (2) (Q.S. al-Mudatsir : 1-2)

- Komunikasi Allah Kepada Nabi Musa
Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa; (16) "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, (17) (Q.S. An-Nazi’at 16-17)

- Komuniaksi Allah Kepada Jiwa Yg Tenang
Hai jiwa yang tenang. (27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. (28) Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, (29) masuklah ke dalam syurga-Ku. (30) (Q.S. al-Fajr : 27-30)

- Komunikasi dengan simbol
Allah ketika menceritakan sebuah peristiwa senantiasa memulai firmannya dengan menyebutkan berbagai fenomena alamiah seperti bersumpah dengan benda-benda : bulan, matahari, bintang-bintang, bumi, buah tin, dan buah zaitun, dengan waktu : massa, malam, subuh, fajar, dan siang, dengan tempat seperti gunung Sinai, dan kota Mekkah,[3]semuanya sebagai penarik perhatian dan juga untuk dipikirkan oleh orang-orang yang berakal seperti dalam surat al-Fajr :1-5
Demi fajar, (1) dan malam yang sepuluh, (2) dan yang genap dan yang ganjil, (3) dan malam bila berlalu. (4) Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. (5) (Q.S. al-Fajr ;1-5)
Daftar Pustaka
[1] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : Rosdakarya, 1999) hlm 67
[2] Ahmad Musthafa al-maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Thoha Putra, 1993) juz 30 hlm 362
[3] lihat dalam surat al-Mudatsir 32-34, at-Takwir : 15-18, al-Insyiqaq : 16-18, al-Buruj : 1-2, at-Thariq : 1, 11-12, al-Balad : 1, asy-Syams 1-7, al-Lail : 1-2, at-Tin : 1-3, al-‘Adiyat ;1-3, al-‘Ashr : 1